Sodiqi.com - Mengapa pendekatan elitis dalam proses kebijakan publik menuai kritik dari berbagai kalangan?!

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan eksistensi di bidang pemerintahan, pendekatan elitis dalam proses kebijakan publik menjadi domain pembicaraan yang sering diperdebatkan.

Pendekatan elitis melibatkan sekelompok orang atau kelompok kecil yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Pendekatan Elitis Dalam Proses Kebijakan Publik Menuai Kritik Dari Berbagai Kalangan

Meskipun sebenarnya ada argumen yang mendukung pendekatan ini, namun tetap saja banyak kritik yang muncul mengenai pendekatan elitis.

1. Sempitnya Representasi

Salah satu kelemahan terbesar dari pendekatan elitis adalah kurangnya representasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Ketika hanya sekelompok kecil yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan, kepentingan dan pandangan masyarakat luas sering diabaikan.

Akhirnya pendekatan elitis berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok minoritas atau mereka yang kurang berpengaruh dalam masyarakat.

2. Potensi Bias dan Kepentingan Pribadi

Kritik lainnya mengarah pada potensi bias dan kepentingan diri / keluarga dari elit yang berkuasa.

Karena posisi mereka yang dominan, mereka berpeluang memiliki agenda tersendiri atau kepentingan khusus yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kelompok elit dibandingkan dengan masyarakat luas.

3. Merusak Transparansi

Proses kebijakan yang dikuasai oleh elit cenderung kurang transparan. Tanpa partisipasi masyarakat yang luas, proses pengambilan keputusan dapat terjadi di balik pintu tertutup, sehingga publik tidak dapat menilai atau memberikan masukan tentang kebijakan yang sedang dibuat.

4. Kurangnya Inovasi dan Kreativitas

Keterlibatan masyarakat yang luas dalam proses kebijakan memungkinkan ide dan solusi baru untuk muncul.

Dengan pendekatan elitis, peluang untuk inovasi dan kreativitas dalam pembuatan kebijakan bisa berkurang karena perspektif yang diambil cenderung terbatas dan mementingkan pribadi/kelompok/keluarga.

5. Mengahancurkan Kepercayaan Publik

Keterlibatan publik dalam proses kebijakan meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Ketika masyarakat merasa diabaikan, kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dapat berkurang, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Lantas Apa Solusinya?

Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pendekatan elitis dalam proses pengambilan kebijakan publik membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis. Berikut beberapa solusi yang mestinya dilakukan:

1. Peningkatan Partisipasi Publik

• Konsultasi Publik: Sebelum membuat keputusan penting, pemerintah harus mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

• Forum Diskusi: Mengadakan forum diskusi yang terbuka bagi publik untuk mendiskusikan isu-isu kebijakan penting dan mendapatkan feedback.

• Penggunaan Teknologi: Menggunakan platform digital untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas dengan cara survei online, forum diskusi virtual, dan lainnya.

2. Transparansi Proses Kebijakan

• Pemerintah mestinya menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses pembuatan kebijakan, termasuk data, laporan, dan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan.

• Menciptakan mekanisme untuk memastikan bahwa pihak-pihak berkepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi.

3. Pendidikan Publik

• Menyediakan program edukasi bagi masyarakat mengenai bagaimana proses kebijakan bekerja, serta cara mereka dapat berpartisipasi.

• Mengadakan pelatihan untuk kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan efektif dalam proses kebijakan.

4. Penguatan Institusi

• Membuat atau memperkuat lembaga yang berfungsi mengawasi proses kebijakan publik agar tetap berjalan dengan integritas dan keadilan.

• Mengembangkan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses kebijakan.

5. Pengakuan dan Perlindungan Hak Minoritas

• Mengembangkan kebijakan khusus yang memastikan bahwa suara kelompok minoritas didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

• Mengadakan forum khusus untuk kelompok-kelompok minoritas agar dapat menyuarakan kepentingan dan tantangan mereka.

6. Pembuatan Kebijakan Berdasarkan Bukti

• Mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data dan bukti empiris, bukan hanya pandangan atau kepentingan kelompok tertentu.

• Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan untuk memastikan efektivitasnya.

Kesimpulan

Meskipun pendekatan elitis dianggap efisien dalam proses pengambilan keputusan, kritik yang muncul menunjukkan bahwa ada kekurangan signifikan dalam pendekatan ini.

Keterlibatan masyarakat yang luas, transparansi, dan keadilan harus menjadi prioritas dalam proses kebijakan publik agar dapat menciptakan kebijakan yang adil dan mewakili seluruh masyarakat.

Pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis dalam proses kebijakan publik tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan representatif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dengan solusi-solusi di atas, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.

Sumber Bacaan:

1. Lasswell, H. D., & Lerner, D. (2017). Kebijakan Publik: Sebuah Pengantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

2. Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

3. Winarno, B. (2016). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

4. Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2019). Teori Kebijakan Publik: Pendekatan, Aktor, Perubahan, dan Konteks di Dalam Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Nusa Media.

5. Subarsono, A. G. (2019). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar.