Sodiqi - Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat mengandung berbagai klasifikasi yang dibuat untuk memudahkan pemahaman dan aplikasinya. Salah satu penggolongan hukum yang dikenal luas adalah berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis serta bagaimana keduanya diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.
Pengertian dan Perbedaan antara Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis
Hukum tertulis, sesuai dengan namanya, merupakan hukum yang termuat dalam dokumen formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau regulasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Hukum tertulis memiliki sifat formal, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dirujuk langsung. Penggunaan hukum tertulis ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, serta menjadi acuan resmi dalam pengambilan keputusan hukum.
Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan norma atau aturan yang tidak tertuang dalam bentuk dokumen resmi, namun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis biasanya berupa adat atau kebiasaan yang diterima sebagai panduan perilaku dalam masyarakat tertentu. Meski tidak tertulis, hukum adat misalnya, memiliki kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat setempat karena dianggap mewakili nilai-nilai budaya yang telah lama dipegang.
Implementasi Hukum Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia
Sistem hukum di Indonesia secara resmi menganut hukum tertulis. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki hukum nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang merupakan produk hukum tertulis. Dari konstitusi ini, lahir berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya yang membentuk rangkaian hierarki hukum nasional. Beberapa poin penting tentang hukum tertulis dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:
Konstitusi sebagai Pijakan Utama:
UUD 1945 menjadi dasar dari seluruh hukum tertulis di Indonesia. Setiap undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.
Hierarki Perundang-Undangan:
Di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang yang mengatur berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, dan lain-lain. Kemudian, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang memiliki hirarki lebih rendah.
Transparansi dan Kepastian Hukum:
Hukum tertulis yang disusun dalam undang-undang dan regulasi resmi lainnya memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi masyarakat. Semua pihak dapat merujuk langsung pada dokumen hukum tertulis untuk mengetahui kewajiban serta haknya.
Implementasi Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia
Meskipun sistem hukum Indonesia cenderung berfokus pada hukum tertulis, hukum tidak tertulis tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki adat yang kuat. Beberapa aspek implementasi hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia mencakup:
Hukum Adat:
Hukum adat yang merupakan bagian dari hukum tidak tertulis diakui keberadaannya oleh negara. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini memungkinkan masyarakat adat untuk tetap menjalankan sistem hukum mereka sendiri, misalnya dalam hal pengelolaan tanah ulayat.
Preseden dan Kebiasaan dalam Pengambilan Keputusan:
Dalam praktik hukum, hakim kadang-kadang merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya (preseden) atau kebiasaan yang telah diterima secara luas dalam masyarakat sebagai panduan untuk memberikan putusan. Kebiasaan ini kebanyakannya menjadi sumber inspirasi atau acuan dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih adil dan merata.
Nilai-Nilai Sosial dan Norma Agama:
Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang berasal dari agama atau budaya, turut membentuk pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap benar atau salah. Nilai-nilai ini secara tidak langsung memengaruhi pengambilan keputusan hukum, bahkan dalam peraturan tertulis sekalipun.
Hubungan dan Tantangan antara Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis
Implementasi hukum tertulis dan tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia menghadirkan beberapa tantangan, di antaranya:
Integrasi dan Konflik:
Integrasi antara hukum tertulis dan tidak tertulis biasanya menimbulkan konflik, terutama ketika norma adat atau kebiasaan bertentangan dengan undang-undang nasional. Misalnya, dalam kasus pengelolaan tanah adat yang mungkin berbeda dari sistem hukum pertanahan nasional.
Penyesuaian dan Harmonisasi:
Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan penyesuaian antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Negara telah melakukan upaya pengakuan terhadap hak masyarakat adat sambil memastikan kepatuhan terhadap undang-undang nasional. Harmonisasi ini penting untuk menjaga ketertiban sosial.
Modernisasi vs Tradisi:
Terkadang, modernisasi hukum dalam bentuk undang-undang baru dianggap tidak sejalan dengan tradisi yang telah lama dipegang oleh masyarakat adat. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang bijak agar nilai-nilai lokal tetap terjaga, tetapi tidak melanggar prinsip hukum nasional.
Ikhtisar
Hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan transparan, sementara hukum tidak tertulis mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah lama dipegang oleh masyarakat. Untuk menjaga keseimbangan antara kedua jenis hukum ini, pemerintah dan masyarakat perlu terus berkolaborasi dalam menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan adil.
Di Indonesia yang majemuk semua pihak dituntut untuk menghargai keberadaan hukum adat dan tradisi lokal, sambil tetap memastikan prinsip-prinsip konstitusi dan undang-undang tetap ditegakkan. Harmoni antara hukum tertulis dan tidak tertulis dapat menjadi dasar kuat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.